FLIGHT of IDEAS….

Imajinasi, Ilusi & Halusinasiku…

Gratifikasi di Kalangan Dokter (bag 2); Era JKN

jkn-M Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan konsep lama yang diperbarui (revisi?). Dulu dinamakan JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat). Sempat uji coba dan dilaksanakan dikalangan terbatas (perusahaan) namun lama-lama menguap…

Mengamati kecenderungan perilaku orang-orang kite di Indonesia, sistem yang diharapkan bisa membantu mensubsidi silang warga miskin ini bisa membuka ‘gerbang dana bancakan’ bagi para pelakunya, dimana Indonesia malah akan menuju jurang Kebangkrutan…



Melanjutkan tulisan sebelumnya di http://genghiskhun.com/celah-suap-dan-gratifikasi-di-kalangan-dokter yang mengupas praktik gratifikasi di kalangan dokter, dimana yang diincar adalah dana pasien/ keluarga pasien. Di sistem JKN, dana yang berputar dan menjadi incaran adalah dana pemerintah (dari hutang luar negeri?).

Hal mengenai Obat generik dan obat paten ternyata sangat krusial. Alasan memberikan obat paten karena tidak tersedianya obat generik masih bisa dimaklumi, tapi bila beralasan bahwa obat paten lebih ampuh dibandingkan dengan Obat generik merupakan pembohongan publik yang sangat parah.
Yang benar; khasiat Obat generik SAMA dengan obat paten
Menyelisihi informasi dasar ini lalu dihubungkan dengan sistem JKN, akan membuat sistem ini hanya sekedar formalitas belaka…

==

Sebelum dibahas satu persatu mari kita pahami dulu konsep JKN dan istilah-istilah yang berkaitan dengan JKN. Konsep ini (JKN) sebenarnya sudah tidak asing di praktik asuransi sehari-hari:

Peserta berhak mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari Pelayanan Kesehatan (Dokter/ Puskesmas/ RS), sesudah mendaftar dan membayar iuran/ premi tiap bulan ke Pengelola.

PESERTA
Peserta: dalam hal ini adalah seluruh masyarakat Indonesia dan Pengelola adalah Pemerintah. Sistem ini dinamakan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
Peserta selanjutnya dinamakan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)
“kepesertaan BJS Kesehatan bersifat WAJIB. Meskipun yang bersangkutan sudah meiliki Jaminan Kesehatan lain.”
Kepesertaan dipilah menjadi 2 bagian:
1. PBI Jaminan Kesehatan; fakir miskin, tidak mampu, catat total tetap dan tidak mampu bekerja, iurannya dibayari Pemerintah.
2. Bukan PBI jaminan kesehatan; selain no 1.

BESAR IURAN
1. PBI Jamkes: Rp. 15.500,-/jiwa/bulan
2a. Pekerja Penerima Upah: 5% Gaji/ bulan, dengan ketentuan:
– 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% dibayar oleh pekerja (gol PNS, TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri).
– 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh pekerja (selain gol dio atas.

2b. Pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja:
a) Rp.25.500,-/orang/bulan (Kelas III).
b) Rp.42.500,-/orang/bulan (Kelas II).
c) Rp.59.500,- /orang/bulan (Kelas I).
Pensiunan: 5% dari besaran pensiun/ bulan, dengan ketentuan:
– 3% dibayar oleh Pemerintah; dan
– 2% dibayar oleh penerima pensiun.

PENGELOLA/ PROVIDER
BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) = Pengelola/ Provider atas ijin Pemerintah.

20130701BPJS-001x

FASYANKES (FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)
Dokter/ Fasyankes Tingkat Pertama = cara pembayaran Kapitasi oleh BPJS
=> Permenkes 69/2013:
Rp.3000-6000 (Puskesmas)
Rp.8000-10000 (RS. Pratama, Klinik Pratama, Praktek Dokter)
Rp. 2000 (dokter gigi)

Fasyankes Lanjut/ Rumah Sakit = Klaim Paket (INA CBG’s)
Tarif Lengkap silahkan lihat di Permenkes 69/2013

INA CBG’s
Atau Tarif Indonesian – Case Based Groups adalah
“besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit”.

PELAYANAN
Tidak semua pelayanan diperoleh gratis, ada beberapa pengecualian sbb:
1. Tidak sesuai prosedur
2. Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS
3. Pelayanan bertujuan kosmetik,
4. General check up, pengobatan alternatif,
5. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi,
6. Pelayanan Kes Pada Saat Bencana ; dan
7. Pasien Bunuh Diri /Penyakit Yg Timbul Akibat Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri Sendiri/ Bunuh Diri/Narkoba

=

Bertolak dari memahami karakter dan perilaku kite-kite selama ini🙂
Masing-masing pihak tentu akan berusaha meraih keuntungan dengan caranya sendiri (seperti biasanya)
Mari kita waspadai kemungkinan modus operandinya:

PESERTA (PBI)
– Kontrol setiap hari ke Fasyankes bahkan akan meminta langsung dirujuk ke spesialis/ fasyankes II.

FASYANKES I
– Karena memakai dana kapitasi, dokter tidak akan sekenanya memberikan terapi. Terapi tidak maksimal, agar ‘tidak merugikan’ dirinya sendiri (terapi kualitas rendah)
– Akan muncul istilah; obat JKN kurang berkhasiat dibandingkan obat pada umumnya/ obat asuransi lain/ obat rekomendasinya. Ini bertujuan agar pasien tetap dikenai biaya tambahan untuk obat-obatan “diluar JKN”. Bisa ditebak, Perusahaan Farmasi akan bermain di sini.

FASYANKES II
Sistem Klaim: praktik mark up biaya perawatan peserta JKN akan merajalela.
Ini mudah dicegah asalkan Pengawas/ Pengendali mutu tak mempan suap🙂

PROVIDER
– Korupsi Dana premi
– Lancar mengucurkan dana klaim (walaupun tahu ada manipulasi!), karena telah berkongkalikong/ disuap oleh petugas Fasyankes II.
– Antara BPJS dengan Asuransi Swasta akan memicu persaingan tidak sehat. Asuransi Swasta tentu akan bergerilya ke Fasyankes I, memberikan gratifikasi ke Fasyankes I, agar Fasyankes I mengarahkan peserta BPJS ke Asuransi tersebut.
Akan muncul istilah; obat JKN kurang berkhasiat dibandingkan obat Asuransi X.

Jangan dilupakan juga;
– Celah suap menyuap antara BPJS dengan Pemerintah dalam hal kucuran modal..
– Persaingan antar BPJS
dan masih banyak lagi…

KESIMPULAN
Secara umum, dengan dukungan SDM yang baik dan tanpa penyelewengan, sistem JKN sangat bagus untuk men-subsidi silang pembiayaan kesehatan bagi warga tak mampu. Selain itu juga akan menyeragamkan tarif pelayanan kesehatan di dalam negeri, baik Faskes I maupun II.
Tidak ada lagi kesenjangan biaya berobat sesama Dokter umum/ sesama Dokter Spesialis

Semoga pelaksanaan JKN yang dimulai pada 1 Januari 2014 “wajar dan terkendali”🙂

Genghis Khun

Baca lebih lanjut:
http://www.depkes.go.id/index.php?vw=2&id=SNR.13120016
http://www.jkn.kemkes.go.id/faq.php
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/09/m0m0ts-icw-cium-penyelewengan-di-pt-akses
Opini lain baca di http://m.kompasiana.com/post/read/622516/2

Desember 30, 2013 - Posted by | Medis, Opini

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: