FLIGHT of IDEAS….

Imajinasi, Ilusi & Halusinasiku…

Solusi Asuransi Syariah Untuk BPJS Dalam Sistem JKN

jkn-M Fatwa Ijtima Ulama MUI terbaru 7-10 Juni 2015 M, mengejutkan dan mengagetkan banyak pihak karena menyatakan bahwa BPJS “…, TIDAK SESUAI dengan prinsip syari’ah”

Apa itu asuransi syariah, JKN dan BPJS?
mari lebih dulu memahami istilahnya agar tidak rancu…


Konsep dan Istilah
Dasar Pemikiran sebenarnya bagus, yaitu
– Biaya Kesehatan tidak dapat ditanggung oleh Individu atau keluarga
– Bergotong royong agar dapat membiayai pelayanan kesehatan bersama “Ringan – Sama dijinjing berat sama dipikul “ shg ada kepastian biaya
– Agar terjadi subsidi antara yang sehat dng yg sakit, antara yg muda & tua, antara individu dan antar daerah

Sistem ini dinamakan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional);
Peserta berhak mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari Pelayanan Kesehatan (Dokter/ Puskesmas/ RS), sesudah mendaftar dan membayar iuran/ premi tiap bulan ke Pengelola (BPJS).

Peserta: dalam hal ini adalah seluruh masyarakat Indonesia dan Pengelola adalah Pemerintah/ wakilnya.

PESERTA
Peserta selanjutnya dinamakan PBI (Penerima Bantuan Iuran)

“kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat WAJIB. Meskipun yang bersangkutan sudah meiliki Jaminan Kesehatan lain.”

Kepesertaan dipilah menjadi 2 bagian:
1. PBI Jaminan Kesehatan; fakir miskin, tidak mampu, catat total tetap dan tidak mampu bekerja, iurannya dibayari Pemerintah.
2. Bukan PBI jaminan kesehatan; selain no 1.

BESAR IURAN
1. PBI Jamkes: Rp. 15.500,-/jiwa/bulan
2a. Pekerja Penerima Upah: 5% Gaji/ bulan, dengan ketentuan:
– 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% dibayar oleh pekerja (gol PNS, TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri).
– 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh pekerja (selain gol di atas.

2b. Pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja:
a) Rp.25.500,-/orang/bulan (Kelas III).
b) Rp.42.500,-/orang/bulan (Kelas II).
c) Rp.59.500,- /orang/bulan (Kelas I).
Pensiunan: 5% dari besaran pensiun/ bulan, dengan ketentuan:
– 3% dibayar oleh Pemerintah; dan
– 2% dibayar oleh penerima pensiun.

PENGELOLA/ PROVIDER disebut dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), Pengelola/ Provider atas ijin Pemerintah.

==

Tulisan sebelumnya menyoroti kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka kali ini kita akan belajar mengenai asuransi syariah.

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015 Tentang PANDUAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN BPJS KESEHATAN hal 56-57 menyebutkan:

C. Ketentuan Hukum Dan Rekomendasi
1. Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari’ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.
2. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah dan melakukan pelayanan prima.”

Ada 3 (tiga) kata kunci disebutkan yaitu gharar, maisir dan riba

GHARAR (unsur ketidak jelasan).
1. Kapan kita akan melakukan klaim?
2. Berapa besar klaim yang akan kita peroleh?
Tidak ada kejelasan

MAISIR (Judi)
Pengelola untung bila klaim dari peserta sedikit/ tidak ada.
Pengelola rugi besar bila banyak yang mendapatkan musibah atau accident.
Peserta rugi karena membayar premi terus menerus tanpa melakukan klaim.

RIBA
Denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang dikenakan kepada peserta akibat terlambat membayar iuran

Bagaimana Asuransi Syariah yang direkomendasikan oleh MUI?
Mari kita tengok sejenak fatwa MUI sebelumnya,
FATWA DSN NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH menyebutkan;

“…Investasi
1. Perusahaan selaku pemegang amanah (dalam kasus ini BPJS.red) wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Pengelolaan

2. Perusahaan Asuransi Syariah (dalam kasus ini BPJS.red) memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
3. Perusahaan Asuransi Syariah (dalam kasus ini BPJS.red) memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru’ (hibah).

==

KESIMPULAN
Setelah membaca uraian di atas maka bisa disimpulkan bahwa prinsip syariah dalam islam sebenarnya mudah dan sederhana,
1. Cara menghilangkan Gharar dan maisir; Iuran bulanan dari peserta nantinya akan diinvestasikan (investasi produk syariah juga tentunya), lalu peserta dan pengelola akan mendapatkan bagi hasil dari dana tersebut.
2. Cara menghilangkan Riba; menghilangkan denda 2% (dua persen) per bulan dari total iuran tersebut.
Peserta yang terlambat / putus premi diberikan bagi hasil sesuai prosentase kepemilikan modalnya.

Kapitasi Syariah dan INA CBG syariah?
Dalam sistem JKN, Faskes Tingkat Pertama mendapat suntikan dana dari BPJS yang besarnya telah ditentukan (Dana Kapitasi).
Sedangkan di Faskes 2 (RS) dengan melalui Klaim sesuai ketentuan Tarif Ina CBG’s.

Tarif Kapitasi:
Rp.3000-6000/ jiwa/ bulan (Puskesmas)
Rp.8000-10000/ jiwa (RS. Pratama, Klinik Pratama, Praktek Dokter)
Rp. 2000/jiwa (dokter gigi)

Terlihat ada potensi gharar dan maisir di Faskes 1.
Dengan memahami prinsip syariah, maka solusinya adalah sbb, misalnya:
1.Pengelolaan dana harus jelas; pemasukan, pengeluaran dan sisa dana per 3 bulan.
2. Bila ada laba, maka akan dibagikan kepada peserta di lingkup pelayanan atau diinvestasikan, sedangkan bila rugi maka kerugian akan ditanggung bersama sesuai jumlah jiwa yang ditangani.

Klaim INA CBG Faskes 2 agar menjadi Syariah, maka Pemerintah harus mengeluarkan protap standar untuk tiap kasus penyakit. Klaim INA CBG + klaim tambahan (optional) bila ada pemeriksaan tambahan yang bisa dipertanggung jawabkan

==

PENUTUP
Memakai asuransi yang tidak syar’i seperti saat ini berpotensi untuk:
– Terapi tidak maksimal di Faskes 1, karena ‘lapak tidak mau rugi rugi’.
– Akan muncul istilah; obat JKN kurang berkhasiat dibandingkan obat pada umumnya/ obat asuransi lain/ obat rekomendasinya. Ini bertujuan agar pasien tetap dikenai biaya tambahan untuk obat-obatan “diluar JKN”. Bisa ditebak, Perusahaan Farmasi akan bermain di sini.

– Praktik mark-up biaya perawatan peserta JKN akan merajalela di Faskes 2.
Ini mudah dicegah asalkan Pengawas/ Pengendali mutu tak mempan suap🙂

– Korupsi Dana premi

Masalahnya adalah; maukah BPJS dan Faskes 1 melaksanakan sistem ini?

Mohon dikoreksi bila salah…
Semoga kita semua mendapatkan rizqi yang halal..amiin

Genghis Khun

Pustaka:
MU-Hasil-Ijtima-Ulama-V-tahun-2015.pdf
FATWA_DEWAN_SYARIAH_NASIONAL_NO_21_DSN-MUI_X_2001_Tentang_PEDOMAN_UMUM_ASURANSI_SYARIAH
http://www.depkes.go.id/resources/download/peraturan/pmk-59-thn-2014-ttg-standar-tarif-jkn.pdf

Agustus 1, 2015 - Posted by | Agama, Medis, Opini | , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: